RPJMD

A+ A A-
Super User

Super User

Keikutsertaan Pekerja Wonosobo Terhadap BPJS Ketenagakerjaan Masih Rendah

Keikutsertaan masyarakat pekerja Kabupaten Wonosobo terhadap BPJS Ketenagakerjaan masih rendah, oleh karena itu peran pemerintah sangat dibutuhkan untuk memberikan pengertian dan mendorong masyarakat pekerja agar mau mengikuti BPJS Ketenagakerjaan. Demikian disampaikan Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Wonosobo, Acep Dwi Yuniman, pada acara penandatanganan MOU kerjasama antara Pemerintah Wonosono dengan BPJS Ketenagakerjaan tentang peran Pemerintah Wonosobo dalam mendorong masyarakat pekerja Wonosobo untuk mengikuti BPJS Ketenagakerjaan. Bertempat di Pendopo Bupati Wonosobo, Kamis (26/12).

Acep juga menyampaikan bahwa BPJS Ketenagakerjaan hadir di Wonosobo sejak Juli 2015, dimana BPJS Ketenagakerjaan melayani klaim jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian dan jaminan pensiun. Untuk keikutsertaan masyarakat pekerja Wonosobo baik yang formal maupun informal sendiri yang telah mengikuti BPJS Ketenagakerjaan sampai saat ini masih rendah. “Untuk masyarakat pekerja formal seperti pekerja badan usaha baru 10.800 orang dari asumsi sekitar 20 ribuan pekerja formal yang ada di Wonosobo, sedangkan pekerja informal seperti petani, pengemudi, tukang ojek, nelayan baru 2.700 orang dari asumsi 80 ribu pekerja informal yang ada di kabupaten Wonosobo,” jelas Acep.

BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Wonosobo sendiri di Tahun 2019 periode Januari sampai September sudah memberikan Klaim Jaminan hari Tua sebesar 29 Milyar, jaminan kematian sebesar 480 juta, jaminan kecelakaan kerja sebesar 300 juta, sementara untuk jaminan pensiun masih sedikit karena merupakan program baru. “Untuk iuran BPJS ketenagakerjaan sendiri 36.800 rupiah per bulan untuk pekerja informal, itu minimal mau lebih juga boleh. Sementara untuk pekerja formal tergantung dari badan usaha keikutannya di program apa,” tambah Acep.

“Kehadiran BPJS Ketenagakerjaan sendiri akan meringankan pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan. Iuran yang dibayarkan ke BPJS ketenagakerjaan bukanlah iuran yang hilang, artinya semua iuran nantinya akan kembali ke peserta,” pungkas Acep.

MOU antara Pemerintah Kabupaten Wonosobo dengan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kabupaten Wonosobo Wilayah Magelang, ditandatangani oleh Bupati Wonosobo, Eko Purnomo, S.E., M.M. dan pimpinan BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Magelang, Bambang G. Wibisono, S.E., M.M.

Usai menandatangani MOU, Bupati Wonosobo menyampaikan bahwa pemerintah akan ikut masyarakat pekerja di Wonosobo untuk mengikuti BPJS Ketenagakerjaan. “Kami akan mendorong Kepala Desa dan perangkat untuk mengikuti BPJS Ketenagakerjaan. Selain Kades dan Perangkat, pemerintah juga akan mendorong para pekerja baik itu swasta, petani, dan pekerja lainnya untuk mengikuti BPJS Ketenagakerjaan. Intinya baik itu pekerja Formal maupun informal, pemerintah kabupaten wonosobo akan terus berupaya mendorong agar mengikuti BPJS Ketenagakerjaan, karena itu nantinya akan sangat bermanfaat bagi para pekerja,” pungkas Eko Purnomo.

Amankan Perayaan Natal, Forkopimda Monitoring Antar Gereja

Perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2020, Forkopimda Wonosobo dan instansi terkait melakukan monitoring keamanan pada perayaan Natal pada gereja-gereja di Wilayah Kabupaten Wonosobo, Selasa (24/12).

Rombongan  berkunjung ke tiga gereja yang diawali Gereja Kristen Jawa Wonosobo, Gereja Kristen Indonesia Wonosobo kemudian Gereja Katolik Santo Paulus.

Dalam kunjungan tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo, One Andang Wardoyo mengharapkan perayaan natal tahun ini lebih tenang dan hikmat sehingga umat Nasrani bisa merasakan natal dengan damai di hati dan di bumi, ini disampaikan didepan jemaat saat mengunjungi Gereja Kristen Jawa Wonosobo.

Pada kesempatannya Kapolres Wonosobo, AKBP Abdul Waras, S.I.K. mengatakan, kehadiran Polri dan TNI sebagai upaya untuk menghadirkan kedamaian. “Harapan kami semua ingin menghadirkan kedamaian, damai di hati, di bumi,” katanya.

Abdul Waras berharap pelaksanaan malam Natal di Kabupaten Wonosobo bisa  berlangsung dengan aman dan kondusif, sehingga kenyamanan dan keamanan bisa membawa kedamaian kita semua.

Sementara itu, Dandim 0707/Wonosobo, Letkol Wahyu Wiwit Hidayat menghimbau kepada masyarakat Wonosobo untuk tetap menjaga keharmonisan baik harmonis dalam beragama, dalam suku, dan dalam keberagamaan yang ada di Kabupaten Wonosobo. “Kami TNI dan Polri bersibnergi serius dalam menjalankan tugas  untuk pengamanan baik Natal dan tahun baru 2020 nanti, semua masyarakat juga harus berperan serta sehingga apa yang kita inginkan apa yang kita cita-citakan aman dan damai selalu bisa terwujud,” tambahnya.

Birokrasi 4.0 Diperkenalkan, Lebih Efisien, Kolaboratif dan Adaptif

Era baru pemerintahan yang berbasis pada platform digital sudah dimulai dengan diterapkannya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Di Kabupaten Wonosobo yang tengah melangkah menuju pemerintahan cerdas dalam bingkai program nasional 100 Smart City Indonesia, diperlukan transformasi sejumlah instrument demi mempercepat terwujudnya cita-cita prestisius tersebut. Dalam rangka percepatan itulah, Dinas Kominfo menggandeng mitra program kerja smart city, menggelar rakor percepatan implementasi Transformasi Digital Pemerintahan untuk lingkup pimpinan OPD, di Ruang Tjokrohadisuryo Setda, Kamis (19/12).

Dari forum tersebut, diketahui bahwa peran teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam pemerintahan Kabupaten masih belum sesuai harapan. Salah satu yang menjadi sorotan terkait hal tersebut, menurut narasumber tunggal dari Inixindo Jogjakarta Andi Yuniantoro, adalah masih belum optimalnya pemanfaatan data, belum terintegrasinya sistem, hingga masih banyak nya penggunaan kertas.

Lebih dari itu, Andi juga menyebut kesadaran pemerintah daerah dalam upaya implementasi TIK masih lemah sehingga kurang memahami inti permasalahan, yaitu perlunya perubahan mindset serta perilaku birokrasi. “Mesti ada transformasi mindset dan perilaku birokrasi dari konvensional yang selama ini dilakukan, kearah yang lebih modern,” tegasnya. Transformasi digital pemerintahan dalam kerangka pembangunan smart city, disebut Andi bertumpu pada inovasi yang mendukung rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dengan indikator target satu data.

Karena itulah, kepada jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah di Pemkab Wonosobo, Andi mengenalkan Birokrasi 4.0, mengacu pada era industry 4.0 yang tengah berjalan saat ini. Birokrasi 4.0, menurut Andi merupakan birokrasi dimana pemerintahan dipandang sebagai satu kesatuan oleh publik. Dengan birokrasi 4.0, Andi menuturkan adanya efisiensi, serta kesesuaian dengan kebutuhan organisasi dan juga lebih adaptif terhadap situasi dan kondisi. Hal itu, dipaparkan Andi akan ditandai dengan transformasi atau peralihan dari aplikasi silo silo per OPD menjadi layanan terintegrasi dalam satu proses bisnis, kemudian dilanjutkan dengan masa optimalisasi layanan terintegrasi, sebagai proses pengambilan keputusan berbasis analisa data. Proses-proses itulah yang menurut Andi akan mengantarkan Pemkab Wonosobo pada sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) secara komprehensif, serta menerapkan prinsip-prinsip smart Government.

Sejalan dengan paparan Andi, Sekretaris Daerah One Andang Wardoyo yang memimpin jalannya rakor juga menyebut pentingnya semua OPD di lingkup Pemkab Wonosobo untuk bersinergis dan saling menguatkan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang cerdas. “Jangan jalan sendiri-sendiri karena ikhtiar menuju kearah smart government benar-benar membutuhkan kerjasama semua unsur OPD, agar terwujud percepatan mewujudkan pemerintahan berbasis elektronik,”  pungkasnya.

Subscribe to this RSS feed

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/sobokab/website/libraries/joomla/filter/input.php on line 656

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/sobokab/website/libraries/joomla/filter/input.php on line 659