RPJMD

A+ A A-
Super User

Super User

BPS Terapkan Inovasi Baru Dalam Pelaksanaan SP 2020

Sensus Penduduk 2020 (SP 2020) merupakan penyelenggaraan kegiatan pencacahan lengkap seluruh penduduk Indonesia yang ke 7 sejak tahun 1961. Tantangan terbesar dalam pelaksanaan SP di masa milenial ini adalah mobilitas penduduk dan perubahan perilaku masyarakat yang menyebabkan sulitnya melakukan pencacahan penduduk secara langsung.

Oleh karena itu, Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan inovasi dan pembaharuan metode pada pelaksanaan SP 2020 dibanding tahun sebelumnya dengan memanfaatkan data administrasi penduduk (adminduk) sebagai data dasar untuk pencatatan penduduk secara lengkap. Selain itu akan memanfaatkan berbagai catatan pengumpulan data yang menggunakan teknologi terkini. Demikian dikatakan Kepala BPS Kabupaten Wonosobo, Drs. Wazirrudin, pada acara Rakor Sensus Penduduk 2020 Kabupaten Wonosobo di Ruang Mangoenkoesoemo Setda, Kamis (13/2).

Bupati Wonosobo, Eko Purnomo S.E., M.M., secara resmi membuka rakor tersebut. Dalam sambutannya menegaskan, secara global sensus penduduk bertujuan untuk menyediakan data jumlah, komposisi, persebaran, dan karakteristik penduduk Indonesia, sebagai dasar dalam menetapkan perencanaan dan kebijakan pemerintah.

Senada dengan Kepala BPS Kabupaten Wonosobo, Eko mengatakan, SP2020 kali ini akan menggunakan metode kombinasi, yaitu memanfaatkan data administrasi kependudukan (adminduk) dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, sebagai data dasar untuk pendataan penduduk secara lengkap, serta memanfaatkan berbagai jenis pengumpulan data yang menggunakan gadget. Inovasi ini dilakukan untuk menghadapi tantangan dinamika kependudukan yang terjadi selama 10 tahun terakhir.

Sensus Penduduk Tahun 2020 akan dilaksanakan dalam dua periode. Periode pertama adalah Sensus Penduduk Online, yaitu seluruh Penduduk Indonesia, dapat secara aktif mengisikan data kependudukannya secara mandiri, melalui halaman website sensus.bps.go.id, pada 15 Februari sampai dengan 31 Maret 2020.

Periode kedua yaitu kegiatan verifikasi dan pencacahan lapangan, yang akan dilaksanakan pada tanggal 1 s.d. 31 Juli 2020. Sebelum dilakukan pencacahan lapangan akan dilakukan verifikasi lapangan.

Selanjutnya, pada kegiatan verifikasi lapangan, petugas sensus akan melakukan pengecekan keberadaan penduduk berdasarkan daftar penduduk, pengecekan ke lapangan, dan penyisiran bersama ketua/pengurus lingkungan setempat. Sementara pada tahap pencacahan, petugas sensus mendata penduduk yang belum melakukan Sensus Penduduk Online.

Bupati berharap kepada seluruh masyarakat dapat berperan dalam mengikuti Sensus Penduduk Online, serta dapat membantu menyebarkan dan mengajak masyarakat lainnya untuk aktif mengisi Sensus Penduduk Online ini. Serta andilnya dalam melancarkan proses verifikasi dan pencacahan lapangan.

Sementara itu rakor dihadiri oleh semua unsur Forkopimda, OPD Pemerintah, dan masyarakat.

Resah Diteror Cobra, Warga Kedalon Gelar Gropyokan Ular

Warga Dusun Sigug Desa Kedalon, Kecamatan Kalikajar dibuat resah oleh gangguan ular kobra yang beberapa hari terakhir muncul di lingkungan mereka. Diduga, di sekitar Dusun Sigug, puluhan ular paling mematikan tersebut berkeliaran bebas dan berpotensi membahayakan warga. Kades Kedalon, Agusmanto menyebut kobra yang muncul di wilayah Sigug berawal dari kegemaran pemilik Pabrik Solar Park asal Taiwan, memelihara ular untuk diminum darahnya. “Sekitar 8 tahun lalu pemilik solar park ini membawa puluhan kobra dari Kalimantan, kemudian lepas ke alam kurang lebih 10 ekor yang akhirnya bahkan diduga kuat telah membunuh 8 ekor kambing milik penjaga pabrik Solar Park sendiri,” tutur Agusmanto ketika ditemui di sela gropyokan kobra yang digelar warga masyarakat bersama Camat dan unsur Muspika, BPBD, RPB Jogonegoro, serta komunitas mamalia Wonosobo pada Selasa (11/2).

Belum lama ini, menurut Agusmanto salah satu warga juga telah menemukan ular kobra di ladang ketika tengah mencangkul, dan kemudian membunuh 6 diantaranya. Atas dasar temuan itulah, ia mengaku kemudian menghubungi pihak terkait di Kecamatan agar dibantu melakukan gropyokan demi mengamankan warga masyarakat. “Hari ini bersama sekitar 100 orang kami berupaya untuk bisa menemukan sarang ularnya agar tidak lagi berkeliaran meresahkan warga masyarakat,” tuturnya.

Senada, Camat Kalikajar Bambang Triyono yang memimpin kegiatan gropyokan mengaku tidak ingin musibah menimpa warga gara-gara kurang antisipatif terhadap potensi bahaya di sekitar wilayahnya. “Upaya ini menjadi ikhtiar bersama agar warga nyaman ketika beraktivitas, termasuk anak-anak yang biasa bermain di lingkungan sekitar permukiman,” terang Bambang. Dari hasil gropyokan kobra tersebut, sebanyak 5 ekor kobra ukuran sedang ditemukan dalam keadaan hidup dan kemudian diserahkan kepada komunitas reptile Wonosobo. “Kedepan semoga bisa lebih rutin dilakukan kegiatan serupa ini sesuai arahan dari snake rescue dari Animal Lovers Wonosobo Timur (ALWT),” pungkasnya.

(Jurnalisme Warga : Bambang Triyono)

Bantuan Keuangan Desa Tahun 2020 Capai 62 Milyar Rupiah Lebih

Sepanjang Tahun Anggaran 2020, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil bakal mengalokasikan bantuan keuangan desa untuk 219 kegiatan di Kabupaten Wonosobo. Nilai bantuan yang bakal diterima desa, sebagaimana disampaikan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jawa Tengah, Sarwo Pramono pada acara sosialisasi Bankeu Desa untuk wilayah eks Karesidenan Kedu, di Pendopo Kabupaten, Selasa (11/2), mencapai lebih dari 62 Milyar Rupiah, atau tepatnya 62,18 Milyar Rupiah. Para Kades diminta Sarwo untuk benar-benar mengoptimalkan manfaat bantuan keuangan tersebut, untuk mendukung program-program prioritas yang mampu menjadi pengungkit peningkatan kesejahteraan warga masyarakat. Seperti sudah tertuang dalam Peraturan Gubernur nomor 48/2017 jo Pergub Nomor 7/2019, Sarwo menyebut tujuan dari pemberian bantuan keuangan kepada desa utamanya adalah untuk meningkatkan partsipasi masyarakat dan kemandirian dalam membangunan desa berdasarkan kekuatan sumber daya lokal.

“Harapannya, dengan adanya bantuan keuangan kepada pemerintah desa ini tentunya agar desa semakin berdaya, warga masyarakat juga semakin sejahtera, sehingga ujungnya adalah angka warga miskin bisa terus berkurang,” urai Sarwo. Sepanjang Tahun 2019, Pemprov Jawa Tengah disebut Sarwo telah mengalokasikan tak kurang dari 941,2  Milyar Rupiah untuk membantu 3164 Desa di 29 Kabupaten se-Jawa Tengah. Total anggaran yang disalurkan ke masyarakat, menurutnya bahkan mencapai lebih dari 1,1 Triliun Rupiah apabila bantuan untuk pembebasan SPP anak SMA, bantuan untuk Madrasah Diniyah beserta para ustadnya juga dihitung. Dengan anggaran yang hanya di kisaran 28 Triliun Rupiah, Pemprov Jateng diakui Sarwo tidak mungkin bekerja sendiri untuk mengurangi kemiskinan, sehingga diperlukan dukungan dari pemerintah daerah agar upaya mengentaskan warga masyarakat miskin ke jenjang yang lebih sejahtera juga segera dicapai. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ditegaskan Sarwo bekerja keras agar posisi relatif kemiskinan di Jawa Tengah yang masih ada di angka 10,58 % bisa diturunkan hingga di bawah 10 % alias 1 digit. “Secara Nasional, Jawa Tengah ada di peringkat 20 Provinsi termiskin, namun dalam hal jumlah penduduk miskin, Jateng merupakan yang terbesar kedua setelah Jawa Timur,” terangnya. Hal ini, menurutnya harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah untuk benar-benar mendukung upaya nyata demi terwujudnya visi Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari seperti telah tertuang dalam RPJMD 2018-2023.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah, One Andang Wardoyo juga menegaskan kepada para Kepala Desa, agar Bankeu Pemdes dari Pemprov Jawa Tengah dapat benar-benar dirasakan manfaatnya, oleh seluruh lapisan masyarakat. “Namun demikian, Bantuan Keuangan ini bersifat stimulant, dan  harus didukung dengan swadaya masyarakat, karena bantuan yang diberikan ini sebagai bentuk dukungan Daerah kepada Pemerintah Desa untuk membiayai kegiatan yang ada. Jadi sekali lagi Saya berharap Para Kepala Desa, untuk benar-benar memanfatkan bantuan tersebut, dan menggunakannya sesuai skala prioritas di desa masing-masing.” tandasnya.

Subscribe to this RSS feed

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/sobokab/website/libraries/joomla/filter/input.php on line 656

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/sobokab/website/libraries/joomla/filter/input.php on line 659