Seputar Wonosobo

A+ A A-

Dinas PUPR Jawab Tudingan Warga Terkait Jalan Sikapat-Gumelar

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wonosobo, Widi Purwanto menjawab protes warga terkait kondisi jalan penghubung Desa Sikapat-Gumelar di Kecamatan Wadaslintang yang rusak dan kemudian diperbaiki sendiri secara swadaya.  Melalui media sosial, warga menuding Pemerintah Kabupaten Wonosobo abai terhadap kondisi jalan desa tersebut. Ditemui di ruang kerjanya, Senin (22/4), Widi mengaku petugas di Unit Pelaksana Teknis setempat telah melakukan cek lapangan terkait kondisi jalan yang viral di media sosial tersebut. Pada prinsipnya, Widi mengaku apresiatif terhadap langkah warga untuk bergotong royong membenahi kerusakan jalan, namun pihaknya menyayangkan hal itu tidak dikomunikasikan ke Dinas PUPR terlebih dahulu.

Gagasan Tempat Pemotongan Unggas Halal Dimatangkan

Dinas Pangan Pertanian Peternakan dan Perikanan (Paperkan) tengah berupaya mematangkan rencana membangun rumah pemotongan unggas (RPU) yang nantinya akan menghasilkan produk pangan asal hewan berstandar aman sehat utuh halal (ASUH). Menggandeng Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Wonosobo, rencana pembangunan RPU standar halal tersebut disebut Kepala Dinas Paperkan Abdul Munir akan secepatnya disosialisasikan ke berbagai pihak. “Setidaknya untuk tahap awal kami sudah mengantongi tiga nama pengusaha yang bersedia merubah tempat pemotongan ayam menjadi rumah potong unggas standar halal sesuai syarat MUI,” terang Munir ketika ditemui di kantornya, Kamis (18/4).

Ihwal munculnya gagasan pembuatan RPU tersebut, menurut Munir disebabkan banyaknya temuan di lapangan saat melakukan inspeksi terhadap produk pangan asal hewan, ternyata masih kurang memenuhi syarat ASUH. Banyak daging ayam yang diperjual belikan di pasar-pasar tradisional diketahui dipotong dengan tidak sempurna, sehingga syarat halal bagi konsumen disebut Abdul Munir menjadi tidak terjamin. Dari hasil diskusi dengan sejumlah pihak, termasuk Majelis Ulama Indonesia hal tersebut kemudian memicu beragam usulan dan bahkan menjadi bahan analisa kesehatan masyarakat Wonosobo. “Ketua MUI Wonosobo, Doktor KH Muchotob Hamzah bahkan menyebut kualitas produk pangan asal hewan seperti ayam potong yang kurang baik dan tidak memenuhi standar halal itu bisa saja menjadi salah satu penyebab banyaknya pasien gagal ginjal dan bahkan perilaku keseharian warga,” tuturnya.

Analisa tersebut, dikatakan Munir kemudian berkembang menjadi gagasan untuk melakukan upaya inspeksi ke sejumlah tempat pemotongan ayam yang terdaftar di Dinas Paperkan. Hasilnya, petugas dari Dinas melaporkan bahwa di tempat-tempat pemotongan ayam, banyak tukang potong ayam yang  belum menguasai teknik pemotongan ayam secara sempurna. Selain itu, kondisi lingkungan di sejumlah rumah potong ayam diketahui jauh dari kata ideal, karena instalasi pembuangan limbah bercampur dengan tempat potong, sehingga kemungkinan bakteri-bakteri dari limbah mencemari daging ayam sangat besar.

Bersama MUI dan Kementerian Agama Kabupaten pula, pihak Dinas Paperkan diakui Munir sempat membuka program pelatihan bagi juru sembelih halal (JULEHA). “Kami membawa para JULEHA dari berbagai organisasi seperti NU, Muhamadiyah, Rifaiyah, LDII dan MTA untuk mengikuti pelatihan penyembelihan hewan secara halal di Balai Besar Pelatihan Peternakan di Malang, Jawa Timur. “Harapan kami nantinya sekembali ke Wonosobo mereka dapat mengajarkan ilmunya di lingkungan masing-masing,” bebernya.

Selanjutnya, setelah upaya peningkatan kapasitas SDM Juleha, Kepala Bidang Peternakan, drh Sidik Driyono menyebut mereka juga mesti difasilitasi rumah potong yang sesuai standar higienitas produk pangan untuk diperjual belikan di masyarakat. “Dari sekitar 101 rumah pemotongan ayam yang ada di Wonosobo, sementara ini sudah ada 3 orang pemilik yang bersedia nantinya menjadi percontohan tempat pemotongan unggas stadar halal,” terang Sidik. Ia berharap, upaya pematangan dan sosialisasi terkait rencana tersebut secepatnya dapat dilakukan, termasuk di depan Bupati dan jajaran pimpinan dewan agar dapat segera terwujud.

Tri Antoro Jabat Sekretaris DPRD Kabupaten Wonosobo

Setelah melalui berbagai proses, mulai dari seleksi terbuka yang dilaksanakan oleh panitia seleksi, lalu dikonsultasikan ke Ketua DPRD Wonosobo, dan rekomendasi dari KASN, akhirnya Bupati Wonosobo melantik Drs. Tri Antoro, M.Si menjadi Sekretaris DPRD Kabupaten Wonosobo, bertempat di Pendopo Bupati, Kamis (18/4). Dimana Tri Antoro sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Wonosobo.

Bupati Wonosobo, Eko Purnomo, SE. MM, usai melantik Sekretaris DPRD Wonosobo menyampaikan bahwa pelantikan dan mutasi jajaran pejabat pada setiap instansi pemerintah, adalah bagian dari kehidupan organisasi, dalam rangka pemantapan dan peningkatan kapasitas kelembagaan, serta merupakan bagian dari pola pembinaan karier pegawai. Sebagai bagian dari upaya penyegaran dan peningkatan kinerja, pelantikan ini dapat dimaknai terutama dari sudut kepentingan organisasi, bukan sekedar penempatan figur-figur pejabat pada jenjang jabatan dan kepentingan tertentu,” ungkap Eko Purnomo.

Pengembangan karier pegawai tidak dilakukan semata-mata untuk kepentingan pegawai yang bersangkutan, melainkan lebih diutamakan untuk melakukan pembenahan dan pemantapan organisasi, dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas dan pelayanan publik agar tetap berjalan, terutama dalam kaitannya dengan kegiatan prioritas pembangunan,” lanjut Bupati.

Kepada pejabat yang baru dilantik, Bupati juga berharap untuk mampu membuktikan kemampuannya, dengan menunjukkan prestasi kerja yang baik. “Jabatan yang diberikan kepada saudara, harus disyukuri dan hendaknya dapat dijaga dan diimbangi dengan kejujuran, keikhlasan, serta prestasi dalam bekerja.  Untuk itu dibutuhkan suatu keseriusan, tanggung jawab moral, dan komitmen bersama, serta bekerja maksimal dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Wonosobo,” pungkas Eko Purnomo.

Usai dilantik, Tri Antoro menyampaikan bahwa akan segera melakukan konsolidasi dengan Bupati dan para pimpinan DPRD Wonosobo. “katanya tugas Sekwan adalah untuk menjembatani dan melayani, sehingga konsolidasi penting dilakukan,” jelas Tri Antoro.

“ Secara internal tugas tugas kesekretariatan Dewan harus segera dilaksanakan dan disesuaikan. Apa yang sudah baik kita lanjutkan, apa yang kurang harus kita tingkatkan dan kita benahi,” pungkas Tri Antoro.

Opang-Ojol Wonosobo Sepakat Damai

Momentum hari tenang, sehari menjelang Pemilihan Umum 2019 di Kabupaten Wonosobo diwarnai kesepakatan damai antara para pengemudi ojek online dan Ojek Pangkalan. Penandatanganan surat pernyataan damai antara kedua kelompok jasa angkutan bermotor roda dua tersebut dilakukan di Pendopo Kabupaten, dengan disaksikan oleh Bupati, perwakilan Polres dan Kodim serta Sekretaris Daerah beserta sejumlah pimpinan OPD terkait, Selasa (16/4). Empat poin termaktub dalam surat pernyataan damai yang ditandatangani Kusdiyarto dari perwakilan Opang dan Muhamad Amriyahya dari pihak Paguyuban Driver Online Wonosobo (Pandowo).

Subscribe to this RSS feed

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/sobokab/website/libraries/joomla/filter/input.php on line 656

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/sobokab/website/libraries/joomla/filter/input.php on line 659