Seputar Wonosobo

A+ A A-

Revitalisasi Alun-Alun Dimulai 2018

Bupati Wonosobo, Eko Purnomo menegaskan kesiapan untuk merevitalisasi alun-alun Kota mulai Tahun 2018 mendatang. Alun-alun Kota, diakui Bupati merupakan kawasan ruang publik strategis yang mesti difungsikan sebagaimana peruntukannya. “Bahwasanya penataan kota menjadi prioritas yang harus dilakukan, lebih-lebih dengan dicanangkannya Kabupaten Wonosobo sebagai salah satu Kabupaten ramah hak asasi manusia maka penyediaan fasilitas umum tidak dapat ditawar lagi,” tegas Bupati ketika memberikan sambutan penutup dalam acara komunikasi publik bertema penataan alun-alun Kota di pendopo Kabupaten, Rabu (6/12).

Penataan alun-alun Kota, menurut Bupati juga merujuk pada visi dan misi untuk lima tahun masa kepemimpinannya. “Misi keempat, yaitu meningkatkan pelayanan dasar dan sarana prasarana publik untuk kesejahteraan yang merata, dan misi kelima yaitu melakukan harmonisasi prinsip berkelanjutan dan berkesinambungan dalam pembangunan daerah, saya nilai sesuai dengan upaya untuk kita merevitalisasi dan penataan alun-alun Kota,” tandasnya. Demi menyukseskan penataan alun-alun Kota Wonosobo, Bupati meminta semua pihak untuk mendukung penuh, termasuk jajaran wakil rakyat di DPRD, forum koordinasi pimpinan daerah, hingga para pimpinan OPD terkait serta para tokoh masyarakat yang hadir dalam kesempatan dialog publik tersebut. “Saya mengajak kita semua untuk bersama-sama menciptakan alun-alun sebagai pusat kota serta unggulan kekayaan Wonosobo yang mampu berperan sebagai pendorong pengembangan kawasan pariwisata,” harapnya.

Ajakan Bupati tersebut selaras dengan keinginan sejumlah warga masyarakat peserta forum yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika tersebut. Muharno Zarka, warga Purnamandala yang hadir sebagai salah satu perwakilan media mengungkap keinginan agar Alun-alun Wonosobo sebagai sentra aktivitas publik dapat dikembalikan fungsi nya sehingga masyarakat dapat menikmati dengan nyaman. “Adanya hiruk pikuk alun-alun Kota Wonosobo di waktu-waktu akhir pekan semestinya dapat lebih ditertibkan lagi agar tidak sampai mengganggu aktivitas warga yang ingin berekreasi maupun berolahraga,” harap Muharno. Senada, Sekretaris Daerah, Eko Sutrisno Wibowo yang bertindak sebagai pemandu komunikasi publik juga menegaskan keinginan untuk dapat mengembalikan fungsi alun-alun sesuai dengan regulasi yang telah diatur dalam peraturan daerah maupun peraturan Bupati.

Nekat Berjualan Di Bahu Jalan, 3 Mobil Pedagang Buah Diamankan Petugas

Tindakan tegas terhadap para pedagang kaki lima (PKL) yang nekat berjualan di bahu jalan diperlihatkan Tim Gabungan Satpol PP, Dinas Perhubungan, Kodim 0707 dan Polres Wonosobo serta Dinas Kominfo dan Bagian Hukum Setda, ketika menyisir sejumlah ruas jalan utama Kota pada Kamis dan Jumat (8/12). Sebanyak 3 mobil milik pedagang buah diamankan dan disegel dengan pita kuning bertuliskan Satpol PP karena dinilai telah melanggar Peraturan Daerah (Perda). Kepala Bidang Penegakan Perda Satpol PP, Sunarso menyebut upaya mengamankan mobil milik para pedagang dilakukan secara persuasif dan tetap mengedepankan sikap humanis, mengingat tujuan utamanya adalah untuk pembinaàn.
 
"Meski mobilnya kami amankan, pedagang masih dapat mengambil buah yang menjadi jualannya, sementara untuk mobil kita menunggu mereka melengkapi surat-surat dan perijinannya lengkap," terang Sunarso saat ditemui seusai melaksanakan gelar penertiban PKL. Ketiga mobil pedagang yang diamankan petugas gabungan, menurut Sunarso tidak dilengkapi surat-surat kendaraan, bahkan salah satu mobil belum memiliki surat hasil kir sebagaimana dipersyaratkan bagi mobil angkutan barang. Mengingat tindakan yang diambil merupakan tindakan non yustisia, Sunarso mengaku pihaknya masih menunggu iktikad baik pedagang yang bersangkutan, agar kedepan mereka benar-benar bersedia mematuhi aturan yang tertuang dalam Perda Nomor 2 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat. "Dalam Perda Nomor 2 Tahun 2016 sudah jelas tertulis larangan menggunakan bahu jalan, trotoar maupun taman sebagai tempat berjualan," tegas Sunarso.
 
Hal itu dibenarkan oleh Musyafak Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satpol PP, yang menyebut upaya persuasif para petugas dari Tim Gabungan adalah demi tegaknya Perda. "Selain agar Perda yang telah dibuat tidak terkesan mandul, penindakan dan pembinaan kepada para PKL juga agar mereka tidak lagi bersikap semaunya dengan argumen Pokoke," ujar Musyafak. Pemahaman masyarakat terhadap Peraturan Daerah, diakui Musafak masih rendah dan perlu ditingkatkan secara terus menerus. "Maka petugas juga jangan bosan, karena apabila tidak dilakukan Pembinaan, akan semakin banyak pelanggaran yang terjadi dan akhirnya menimbulkan rasa tidak nyaman di masyarakat," tuturnya. Bagi para pedagang yang masih ngeyel meski telah melanggar aturan, Musafak mengaku pihaknya dapat membawa mereka ke ranah yustisia, yaitu dengan Pengadilan tindak Pidana ringan (Tipiring). "Untuk sekarang kami masih mengedepankan upaya persuasif yang pada intinya sebagai shock therapy bagi pedagang - pedagang lain agar tidak melakukan pelanggaran," pungkasnya.

Banyak Inovasi, Wonosobo Terima Penghargaan Kabupaten Peduli HAM

Beragam inovasi yang diluncurkan Pemerintah Kabupaten Wonosobo untuk memudahkan masyarakat memperoleh hak-hak nya, mendapat apresiasi dari Kementerian Hukum Dan HAM Republik Indonesia. Bertepatan dengan peringatan Hari Hak Asasi Manusia se-Dunia ke 69 di Surakarta, Minggu (10/12), penghargaan sebagai Kabupaten Ramah HAM tersebut diserahkan oleh Presiden RI, Joko Widodo dan diterima Bupati, Eko Purnomo.
 
"Penghargaan sebagai KabupatenPeduli HAM ini tidak lepas dari kerja keras jajaran Pemkab Wonosobo yang terus berinovasi, serta didukung berbagai pihak yang memiliki kepedulian tinggi terhadap upaya-upaya memudahkan warga masyarakat mendapatkan hak-hak mereka," terang Bupati saat ditemui seusai menerima penghargaan. Kepada segenap pihak di lingkup Pemkab dan seluruh warga masyarakat Wonosobo, Bupati menyampaikan terimakasih dan menegaskan komitmen pihaknya untuk terus memperbaiki layanan publik di Kabupaten Wonosobo. Fasilitas-fasilitas untuk memudahkan warga, termasuk bagi anak-anak, lansia hingga para penyandang disabilitas menurut Bupati juga akan ditingkatkan. "Salah satu yang sudah menjadi komitmen kami adalah revitalisasi alun-alun Kota Wonosobo mulai 2018 mendatang, agar kelak semakin sesuai dengan fungsinya sebagai ruang terbuka ramah HAM," lanjutnya.
 
Diterimanya penghargaan sebagai Kabupaten Peduli HAM, menurut Asisten Pemerintahan Setda, M Azis Wijaya menjadi bukti bahwa banyaknya inovasi dalam bidang pelayanan Publik benar-benar diakui oleh Pemerintah Pusat. "Kemudahan masyarakat untuk mengakses informasi perihal keuangan desa melalui website open data desa, hingga inovasi terbaru dalam hal pelayanan akta kelahiran dan akta kematian yang dapat diantar sampai ke alamat pemohon, menjadi wujud nyata dari komitmen Pemkab Wonosobo dalam hal pemenuhan hak asasi masyarakat," terang Azis di sela mendampingi Bupati meninjau stan pameran HAM Kabupaten Wonosobo di Sunan Hotel, Surakarta.
 
Selain itu, Azis juga menyebut adanya sejumlah fasilitas yang dibangun Pemkab, seperti trotoar ramah difabel, akses jalan masuk ke perkantoran bagi difabel, taman-taman terbuka untuk sarana rekreasi warga, hingga pojok laktasi di setiap OPD juga menjadi nilai positif. "Aturan mengenai pentingnya pemenuhan hak asasi manusia juga sudah kami Terbitkan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kabupaten Wonosobo Ramah HAM," imbuh Kabag Hukum Setda Faisal RB.
 
Bersamaan dengan peringatan Hari HAM Sedunia yang dipusatkan di Hotel Sunan Surakarta tersebut, Faisal mengaku Pemkab Wonosobo juga diundang untuk menjadi peserta pameran Ramah HAM bertema Kerja Bersama Peduli Hak Asasi Manusia. Dalam pameran tersebut, Faisal mengaku Wonosobo menampilkan beragam visualisasi baik berupa Foto maupun video yang memperlihatkan aksi-aksi ramah HAM dari sejumlah OPD, seperti Dinkes, Dinas Kominfo, Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang, Bappeda dan Desk Ramah HAM, serta Bagian Hukum, Bagian Pemerintahan, Bagian Humas Umum Setda, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, hingga Kecamatan Kejajar.

Masih 4.000 Lebih Difabel Di Kabupaten Wonosobo Butuh Dukungan

Jumlah penyandang disabilitas di Kabupaten Wonosobo hingga akhir November 2017 tercatat masih berada di angka 4.240 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.711 orang diantaranya merupakan penyandang disabilitas fisik, 722 orang disabilitas  intelektual, 503 orang disabilitas sensorik, 927 orang disabilitas mental, dan 377 orang merupakan penyandang multi disabilitas. Data tersebut diungkapkan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (Dinsos Pemdes), Muawal Sholeh ketika menyampaikan laporan selaku penyelenggara peringatan Hari Disabilitas Internasional (HDI) 2017 di Pendopo Kabupaten, Minggu (10/12).
 
Demi meringankan beban para penyandang disabilitas, Muawal juga menyebut Pemkab Wonosobo telah menyalurkan sejumlah bantuan sepanjang Tahun 2017 ini. "Pada tahun 2017 bantuan yang diberikan dari pemerintah Kabupaten Wonosobo melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kepada penyandang disabilitas meliputi alat bantu berupa kaki palsu, tangan palsu, alat dengar, kruk, tripod, walker, hingga bantuan berupa asistensi bagi penyandang disabilitas berat," terang Muawal. Tidak hanya itu, sejumlah organisasi penyandang disabilitas seperti ikatan penyandang cacat tubuh Wonosobo (IPCTW), Persatuan Tuna Netra Indonesia (Pertuni), Ikatan Tuna Netra Muslim Indonesia (ITMI), Gerkatin hingga SLB C Budi Asih dan National Paralimpic, disebut Muawal juga diberikan bantuan keuangan.
 
Melalui peringatan Hari Disabilitas Internasional Tahun 2017, yang diisi dengan beragam kegiatan para difabel tersebut, Kadinsos Pemdes berharap agar seluruh lapisan masyarakat memberikan dukungan untuk meningkatkan martabat, hak dan kesejahteraan para penyandang disabilitas. "Kegiatan ini kami gelar dengan tujuan untuk mengembangkan wawasan masyarakat akan persoalan-persoalan yang terjadi berkaitan dengan kehidupan para penyandang disabilitas, serta agar seluruh lapisan masyarakat turut memberikan dukungan bagi para penyandang disabilitas, sehingga mereka tetap bisa hidup bermartabat, terpenuhi hak-hak nya, serta semakin sejahtera," beber Muawal. Lebih dari itu, HDI 2017 juga diharapkan mampu mendorong pihak-pihak terkait membangun komitmen mewujudkan kesetaraan hak berupa  kesempatan yang sama pada semua anggota masyarakat untuk berpartisipasi penuh dalam kegiatan di masyarakat termasuk bagi penyandang disabilitas
Subscribe to this RSS feed

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/sobokab/website/libraries/joomla/filter/input.php on line 656

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/sobokab/website/libraries/joomla/filter/input.php on line 659