Seputar Wonosobo

A+ A A-

STANDARDISASI APLIKASI OPD DIMULAI

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo menggelar Forum Grup Disccusion (FGD) Standardisasi Aplikasi, Selasa (16/10). FGD yang akan dilaksanakan selama dua hari di Aula Diskominfo tersebut, diikuti oleh pengelola aplikasi dari masing-masing OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo.

Standarisasi Aplikasi ini, dijelaskan Kabid Informatika, Sulistiyani merupakan bagian dari program tahun kedua Bidang Informatika Diskominfo, setelah pada tahun pertama Pilar e-Government telah menyusun suprastruktur. “SOP lanjut ke tahun kedua adalah roadmaps smartcity, termasuk kegiatan standarisasi aplikasi ini,” terang Sulistiyani. Dijelaskan pula, kondisi aplikasi di  masing-masing OPD saat ini belum tertata, belum terkoordinir,  dan tidak terstandar, sehingga belum dapat dikoordinasikan oleh Diskominfo.

Menghadirkan narasumber dari Kementrian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Sulistiyani mengungkap perihal Standardisasi Aplikasi, yang juga menjadi salah satu kegiatan dari Kominfo RI untuk Pemerintah Daerah dalam rancangan menuju e-Government. Hal itu dibenarkan Yunia Fitriani selaku Narasumber FGD. Menurutnya Kabupaten Wonosobo adalah salah satu Kabupaten yang cukup baik implementasinya dalam mewujudkan konsep Smart City. Hal tersebut tergambarkan dari seiring meningkatnya tahapan-tahapan yang harus dilalui Kabupaten Wonosobo dalam pemenuhan pilar-pilar e-Government.

Lebih lanjut, dijelaskan pula bahwa kondisi setiap OPD saat ini menggunakan aplikasi yang ada belum mengacu pada aturan yang jelas, sehingga kedepan diharapkan semua instansi yang memiliki aplikasi harus dikembangkan dengan melalui uji tes dari Diskominfo Kabupaten Wonosobo. Secara umum harapan dari kegiatan tersebut adalah bagaimana di dalam membangun Sistem Informasi agar berkoordinasi dengan Diskominfo, selain itu OPD untuk lebih inovatif dalam membangun Sistem Informasi yang langsung menyentuh layanan masyarakat.

 

(Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo)

Dinilai Paling Informatif, Website Resmi BKD Raih Predikat Terbaik

Website resmi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Wonosobo berhak atas penghargaan sebagai website paling informatif di lingkup Pemerintah Kabupaten Wonosobo. Dalam lomba website yang diselenggarakan Dinas Komunikasi dan Informatika bersamaan dengan Gelar Informasi dan Pelayanan Publik (GIPP) 2018, laman resmi BKD tersebut dinilai memiliki hampir seluruh kriteria sebagai website informatif. Kepala Dinas Kominfo, Eko Suryantoro ketika ditemui di ruang kerjanya, Senin (15/10) menyebut pihaknya selaku penyelenggara even Gelar Informasi dan Pelayanan Publik 2018 memang memasukkan lomba website sebagai salah satu upaya untuk mengukur sejauh mana organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemkab menyampaikan informasi yang dibutuhkan masyarakat.

Selain lomba website yang akhirnya dimenangi BKD, disusul website Sekretariat Daerah dan website Dinas Kominfo, panitia GIPP menurut Eko juga menilai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu. “Terpilih sebagai PPID Pembantu terbaik, adalah Badan Pengelola Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD), kemudian PPID Pembantu Kecamatan Kejajar sebagai terbaik kedua, dan PPID Pembantu Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai terbaik ketiga,” beber Eko. Kedua lomba, yaitu lomba Website dan PPID Pembantu diharapkannya mampu memicu semangat setiap OPD untuk berbenah agar kedepan memiliki performa prima dalam pelayanan informasi kepada publik.

Selaras dengan Eko, Sekretaris Dinas Kominfo yang juga Ketua Panitia GIPP 2018 Dwiyama SB mengatakan, even yang mendapat apresiasi positif dari Kementerian Kominfo RI dan Dinas Kominfo Provinsi, serta Komisi Informasi Jawa Tengah itu memiliki tujuan untuk menggugah semangat keterbukaan jajaran Pemkab Wonosobo. Selain itu, pihaknya juga berupaya mengedukasi masyarakat terhadap sejumlah isu aktual yang tengah berkembang, seperti bahaya berita bohong alias Hoax. “Di tengah GIPP, kami menyelenggarakan pula sarasehan cerdas bermedia sosial dan antisipasi Hoax, dan lomba Video Blog (Vlog) bertema anti hoax yang diikuti masyarakat umum,” terang Dwiyama.

Demi mendukung keterbukaan informasi pula, dalam even GIPP 2018 Dwiyama menyebut pihaknya meluncurkan model internet cepat hasil kerjasama antara Pemkab Wonosobo dengan Icon+. Layanan internet cepat tersebut menurutnya kini telah mampu membuka isolasi Desa Kumejing, Wadaslintang yang sebelumnya tidak tersentuh internet. “Pada saat pembukaan even GIPP, sudah diujicoba layanan video conference jajaran pemerintah Desa Kumejing dengan Bupati Wonosobo beserta para pejabat Pemkab,” terang Dwiyama.

Tak hanya agenda bersifat edukatif dan informatif, sejumlah kegiatan pendukung yang juga digelar dalam GIPP 2018, ditambahkan Dwiyama juga memiliki nilai hiburan, seperti festival pertunjukan rakyat hingga pagelaran wayang kulit. “Untuk lomba Forum Komunikasi Media Tradisional, keluar sebagai juara adalah FK Metra Keseneng Mojotengah, FK Metra Reco Kertek, dan FK Metra Giyanti, Desa Kadipaten, Kecamatan Selomerto,” pungkasnya.

Bahayakan Jembatan, Tambang Pasir Liar di 13 Sungai Diminta Stop

Tak kurang dari 34 penambang Pasir galian C di 13 Sungai, yang terindikasi liar dan berpotensi membahayakan keamanan jembatan, belum lama ini mendapat peringatkan keras dari Tim Penegakan Perda Kabupaten Wonosobo. Kepala Satuan Pamong Praja, Haryono melalui keterangannya tertulis, Sabtu (13/10) mengungkap hasil operasi penertiban selama 3 hari, mulai Rabu, Kamis dan Jumat (12/10), yang melibatkan pula unsur TNI-Polri, Dinas PUPR serta Dinas LH dan Dinas Kominfo tersebut.

Operasi penertiban galian C, sebagai bagian dari operasi rutin untuk mencegah kerusakan lingkungan itu, menurut Haryono menyasar 13 jembatan, meliputi jembatan di aliran kali Serayu, seperti Mangli, jembatan Sibuntung Kalibeber, Wonokromo Mojotengah, jembatan Sitiharjo Garung, Dadapan Garung, dan Jembatan Karanganyar Sukoharjo. "Kemudian juga di aliran sungai Kali Galuh, Kalikajar, Siwuran, Kuripan Garung, Jembatan Silentho Sapuran, Pringapus, Perboto, dan Ngadiwongso Kalikajar, serta Balekambang Selomerto," beber nya. Dari ke-13 lokasi target operasi itu, Haryono menyebut tim menemukan 34 orang yang tengah melakukan kegiatan penambangan Pasir galian C. 

Kepada para penambang tersebut, pihak Tim Gabungan diakui Haryono langsung melakukan pembinaan di tempat, demi menjelaskan dampak negatif yang berpotensi muncul dari aktivitas mereka. "Peringatan tegas untuk menghentikan kegiatan penambangan di dekat jembatan juga kami sampaikan," lanjutnya. Sesuai Perda Nomor 2 Tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman masyarakat, Kepala Seksi Bimbingan dan Penyuluhan, Bidang Penegakan Perda Satpol PP,  Warjono menerangkan, larangan melakukan penambangan adalah meliputi area sekitar sempadan bangunan atau bendungan dan jembatan Nasional, hingga area berjarak 500 meter ke hulu (atas) hingga 1000 meter ke hilir jembatan. "Para penambang yang kami temukan melanggar larangan tersebut langsung kami minta untuk menandatangani pernyataan tidak akan mengulang lagi penambangan di sekitar jembatan, serta mengurus perijinan resmi ke pemerintah," pungkas Warjono.

 

(Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo)

Gudep SMAN 1 Mojotengah Raih Juara Pramuka Peduli Award 2018

 

Gugus Depan (GUDEP) SMAN 1 Mojotengah berhasil meraih juara pertama Lomba Pramuka Peduli Award tahun 2018. Penyerahan hadiah langsung diberikan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, selaku Ketua Majelis Pembimbing Daerah Gerakan Pramuka Jawa Tengah, Jum’at, 12 Oktober sore, di Syariah Hotel Solo, dalam gelaran Musyawarah Daerah Gerakan Pramuka (MUSDA) XII Kwarda Jawa Tengah Tahun 2018.

Gudep SMAN 1 Mojotengah, diterangkan Kepala SMAN 1 Mojotengah, Sri Widyastuti, sukses menjadi juara, setelah inovasi yang mereka buat berupa sosialisasi dan pemanfaatan limbah makanan masyarakat menjadi pelet ikan, dianggap pro pelestarian lingkungan hidup dan mampu memberi efek nyata bagi lingkungan hidup maupun ekonomis bagi masyarakat, dalam bentuk pelet ikan, yang mana setelah melalui berbagai percobaan dan dari hasil testimoni langsung masyarakat peternak ikan, asupan protein pelet ikan yang dihasilkan dari daur ulang sampah bekas jajanan kantin di lingkungan sekolah tersebut, lebih baik bagi perkembangan ikan.

Hasil jerih payah dari Rois Khasani Al Mahgi, Kuncoro Jati Kusuma, Syarif Dwiyanto dan Reni Monicasari, yang kesemuanya duduk di kelas 12, sukses diapresiasi jajaran Kwarda Jawa Tengah, dan berhasil mengalahkan Gudep SMAN 1 Karangreja Purbalingga yang mengusung inovasi Pramuka Peduli Bank Sampah Matahari dan DKR Banjarnegara yang mengusung inovasi longmarch dan penanaman pohon ke-5 DKR Banjarnegara.

Atas capaian ini, Rois Khasani Al Mahgi, mewakili teman-temannya, mengaku bangga dan berterima kasih kepada semua pihak, khususnya kepada seluruh pembimbing Kelompok Ilmiah Remaja SMAN 1 Mojotengah, yang ikut mendorong terciptanya inovasi tersebut. Awalnya pihaknya tidak menyangka, jika limbah jajan kantin yang dianggap hanya sampah biasa, bisa diolah dan didaur ulang sedemikian rupa, sehingga bisa bermanfaat bagi masyarakat luas, termasuk sebagai bagian edukasi kepada para pelajar untuk bersama-sama melestarikan lingkungan hidup yang bersih dan asri, sekaligus untuk tetap menjaga SMAN 1 Mojotengah sebagai Sekolah Adiwiyata.

Meski dianggap sukses, namun pihaknya belum bisa memproduksi palet ikan tersebut dalam jumlah massal, mengingat keterbatasan waktu dan tenaga, karena prioritas mereka sebagai pelajar harus mengikuti proses belajar mengajar, termasuk minimnya bahan, anggaran dan sarana prasarana. Sebagai gantinya, Rois beserta teman-temannya siap membantu memberikan edukasi, berupa transfer knowledge kepada masyarakat, yang ingin membuat palet ikan secara mandiri, dengan bisa datang langsung ke sekolah, termasuk siap diundang memberikan sosialisasi kepada masyarakat yang ingin mengetahui, bagaimana proses pembuatan palet ikan berbahan daur ulang bekas jajanan atau limbah makanan yang dihasilkan di tengah masyarakat.

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, mengaku bangga atas inovasi yang ditunjukkan para pelajar Jawa Tengah yang tergabung dalam Gerakan Pramuka. Hal ini membuktikan citra seorang Pramuka yang berkarakter, mumpuni dalam berkarya serta mampu menerapkan nilai-nilai sosial kemasyarakatan, benar-benar terpancar dari raihan inovasi para generasi muda tersebut. Ini sekaligus menjawab pesimisme sebagian kalangan, bahwa generasi muda di era milenial yang kesehariannya dikelilingi oleh budaya sosial media dan derasnya arus informasi teknologi informatika, mampu berkarya dengan menciptakan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan sekitar mereka. Ganjar berharap, raihan ini bukan akhir, tapi justru mejadi awal bagi terciptanya inovasi-inovasi lain yang akan lebih bermanfaat. Jika perlu, inovasi yang sudah dihasilkan ini terus dikembangkan, sehingga bisa jadi lahan bisnis baru, hasil rintisan para generasi muda anggota Pramuka, atau yang lebih viral dengan istilah start up. Namun start up disini adalah start up yang tetap mengedepankan prinsip bermanfaat dan berdayaguna bagi masyarakat luas, tidak semata profit oriented.

 

Kabupaten Trenggalek Belajar Pengelolaan DBHCHT di Kabupaten Wonosobo

Kabupaten Trenggalek Jawa Timur lakukan study referensi terkait pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) di Kabupaten Wonosobo, Rabu, 10 Oktober di Ruang Rapat Magunkusumo Setda Wonosobo. Menurut Asisten Ekonomi Pembangunan Setda Kabupaten Trenggalek, Agung Sujatmiko, pihaknya sengaja mengunjungi Kabupaten Wonosobo, mengingat karakteristik Kabupaten Wonosobo sebagai penghasil tembakau, sehingga pihaknya merasa perlu melihat dekat pengelolaan DBHCHT di Kabupaten Wonosobo, sehingga informasi yang didapat dari Wonosobo bisa untuk menambah wawasan pihaknya dalam melakukan pengelolaan DBHCHT di Kabupaten Trenggalek.

Menanggapi hal tersebut, Asisten Pembangunan Setda Wonosobo, Sumaedi menyampaikan, pengelolaan DBHCHT di Kabupaten Wonosobo dilakukan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 222/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi DBHCHT, yang mana sepenuhnya untuk spesific grant, yakni untuk peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan lingkungan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai, dan pemberantasan barang kena cukai ilegal.

Selain didasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 222/PMK.07/2017 pengelolaan DBHCHT di Wonosobo juga didasarkan pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2018, khususnya Pasal 11 ayat (7) huruf a, bahwa penerimaan DBHCHT, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota dialokasikan untuk mendanai program sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai cukai, dengan prioritas pada bidang kesehatan untuk mendukung program jaminan kesehatan nasional (JKN).

Untuk itu, 50% penggunaan DBHCHT di Wonosobo, digunakan untuk menunjang prioritas bidang kesehatan, yakni untuk mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional. Dengan rincian, untuk Program Upaya Kesehatan Masyarakat senilai 2 milyar 600 juta rupiah, untuk Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya senilai 3 milyar 710 juta rupiah, serta untuk program standarisasi pelayanan kesehatan senilai 200 juta rupiah. Total senilai 6 milyar 510 juta rupiah.

Sedang 50% lainnya untuk peningkatan kualitas bahan baku senilai 700 juta rupiah, untuk program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja senilai 1,2 milyar rupiah, untuk program pembangunan jalan dan jembatan senilai 1,1 milyar rupiah, untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat senilai 1,7 milyar, untuk program pengembangan kinerja pengelolaan sampah senilai 730 juta rupiah, pemberantasan barang kena cukai ilegal senilai 100 juta rupiah.

Kemudian untuk sekretariat DBHCHT berupa sosialisasi ketentuan DBHCHT, koordinasi Tim DBHCHT serta monitoring dan evaluasi kegiatan senilai 106 juta 129 ribu rupiah, serta alokasi dana DBHCHT digunakan untuk program pengembangan pemasaran dan destinasi pariwisata senilai 750 juta rupiah. Sehingga total DBCHT yang dikelola Kabupaten Wonosobo sebesar 12 milyar 940 juta 62 ribu rupiah.

Adapun untuk pemantauan dan pelaporan, ditambahkan Sumaedi, untuk laporan semester pertama paling lambat Juli minggu kedua tahun berjalan sedangkan laporan semester kedua paling lambat Januari minggu kedua tahun berikutnya.

Subscribe to this RSS feed

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/sobokab/website/libraries/joomla/filter/input.php on line 656

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/sobokab/website/libraries/joomla/filter/input.php on line 659