LRA 2017

A+ A A-

Kecamatan Kalibawang

KECAMATAN KALIBAWANG

A.     Profil Camat Kalibawang



 

Nama

:

HARSONO

Jabatan

:

Camat Kalibawang

Tempat Tanggal Lahir

:

 

Nama Istri

:

 

Nama Anak

:


Alamat Kantor

:

 

Alamat Rumah

:

 

Riwayat Pendidikan

:

 

 

B.      Profil Kecamatan Kalibawang

1.      Letak Ketinggian, Luas Wilayah dan Perbandingan Tanah Sawah/Bukan Sawah

Keadaan letak ketinggian, luas wilayah, perbandingan luas sawah dan bukan sawah di wilayah Kecamatan Kalibawang dapat dilihat pada tabel berikut :

 

Ketinggian, Luas Wilayah, Tanah Sawah dan Bukan Sawah Kecamatan Kalibawang Kabupaten Wonosobo Tahun 2011

Kecamatan

Ketinggian (m)

Luas Wilayah (Ha)

Tanah Sawah (Ha)

Tanah Bukan Sawah (Ha)

Kalibawang

626

4.782

718

4.064

         Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonosobo , 2012

 

2.      Jumlah Penduduk usia Produktif

Jumlah penduduk Kecamatan Kalibawang menurut jenis kelamin dan rasio jenis kelamin adalah sebagai berikut :

 

Jumlah penduduk menurut jenis kelamin dan rasio jenis kelamin

 di Kecamatan Kalibawang Kabupaten Wonosobo Tahun 2012

Kecamatan

Jumlah Penduduk

Rasio Jenis Kelamin

Laki-laki

Perempuan

Total

Kalibawang

11.473

11.328

22.801

101,28

                                        Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonosobo , 2012

3.      Jenis Investasi

a.      Industri : gula kelapa

b.      Pertanian : tanaman pangan

c.       Peternakan :sapi, kambing

d.      Perkebunan : kopi

4.      Fasilitas Perdagangan : pasar 2 unit, toko/kios/warung 327 unit

 

Fasilitas Publik

1. Pasar 

2. Rumah Sakit

3. Hotel

4. Bank

5. Money Charger

6. Apotik 

7. Transportasi

8. Ruang Terbuka Hijau

Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Wonosobo 2010-2015

1.      Penanggulangan kemiskinan.

         Program prioritas yang akan dilakukan :

a.   Peningkatan Keberdayaan Masyarakat,melalui Optimalisasi pelaksanaan program pemerintah Bantuan Sosial Terpadu, PNPM Mandiri, Kredit Usaha Rakyat.

b.   Pemberdayaan Fakir Miskin,  dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya, melalui Revitalisasi Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah.

c.    Peningkatan perluasan dan pengembangan Kesempatan Kerja, melalui pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan.

d.   Perlindungan dan jaminan sosial, melalui Penyediaan sistem jaminan sosial bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

e.   Pengembangan usaha masyarakat, melalui Peningkatan pemerataan distribusi kepemilikan modal material kepada seluruh masyarakat dan Peningkatan kemampuan usaha mikro, kecil dan menengah untuk mengelola produk-produk potensial daerah baik dalam bidang permodalan, produksi maupun pemasaran.

f.    Kerjasama Pembangunan, melalui Penguatan kerjasama antara Wonosobo – Perguruan Tinggi – Pelaku Usaha / BIG Partnership dalam pengembangan produk-produk potensial daerah (pertanian, usaha mikro kecil dan menengah, serta pariwisata).

 

2.      Pendidikan.

Program prioritas yang akan dilakukan :

a.   Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Pendidikan Menengah, melalui peningkatan akses terhadap pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas dengan biaya yang terjangkau dan fasilitasi rintisan pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun.

b.   Pendidikan berkelanjutan, melalui Penerapan metodologi pendidikan yang tidak lagi berupa pengajaran demi kelulusan ujian (teaching to the test), namun pendidikan menyeluruh yang memperhatikan kemampuan sosial, watak, budi pekerti, kecintaan terhadap budaya-bahasa Indonesia.

c.    Manajemen Pelayanan Pendidikan, melalui Pemberdayaan peran kepala sekolah sebagai manajer sistem pendidikan yang unggul, revitalisasi peran pengawas sekolah sebagai entitas quality assurance, mendorong aktivasi peran Komite Sekolah untuk menjamin keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses pembelajaran, dan Dewan Pendidikan, serta Penataan ulang kurikulum sekolah yang menjadi urusan daerah sehingga dapat mendorong penciptaan hasil didik yang mampu menjawab kebutuhan SDM untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dengan memasukkan pendidikan kewirausahaan (diantaranya dengan mengembangkan model link and match).

d.   Peningkatan Mutu pendidik dan Tenaga Kependidikan, melalui Peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru, pengelolaan dan layanan sekolah.

 

3.      Kesehatan.

Program prioritas yang akan dilakukan :

a.   Peningkatan kualitas dan akses pelayanan kesehatan masyarakat, melalui  Pelaksanaan Program Kesehatan Preventif Terpadu yang meliputi pemberian imunisasi dasar kepada balita; Penyediaan akses sumber air bersih dan akses terhadap sanitasi dasar berkualitas; Penurunan tingkat kematian ibu saat melahirkan, serta tingkat kematian bayi; menjamin ketercukupan kebutuhan Obat ; Ketersediaan dan peningkatan kualitas layanan rumah sakit, puskesmas dan PKD; dan Penerapan Asuransi Kesehatan Daerah tidak hanya untuk keluarga miskin tetapi kepada seluruh keluarga.

b.   Program Keluarga Berencana, melalui Peningkatan kualitas dan jangkauan layanan KB melalui klinik pemerintah dan swasta;

 

4.   Infrastruktur

Program prioritas yang akan dilakukan :

a.     Peningkatan prasarana public, melalui Konsolidasi kebijakan penanganan dan pemanfaatan tanah untuk kepentingan umum secara menyeluruh di bawah satu atap dan pengelolaan tata ruang secara terpadu;

b.     Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan, melalui peningkatan kuantitas dan kualitas pembangunan jalan antar Kecamatan dan antar Desa.

c.      Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan, melalui Pembangunan jaringan prasarana dan penyediaan sarana transportasi antarmoda dan  antar wilayah yang terintegrasi sesuai dengan Sistem Transportasi Nasional dan Cetak Biru Transportasi Multimoda dan penurunan tingkat kecelakaan transportasi.

d.     pengembangan perumahan rakyat, melaluipembangunan rumah sederhana sehat bersubsidi berikut fasilitas pendukung kawasan permukiman yang dapat menampung keluarga yang kurang mampu.

e.     Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam, melalui pembangunan prasarana pengendalian bencana pada kawasan-kawasan rawan bencana.

f.      Pengembangan Komunikasi ,Informasi dan media massa, melalui  maksimalisasi tersedianya akses komunikasi data dan suara bagi masyarakat.

g.     Peningkatan Pelayanan Angkutan dan perhubungan, melaluiperbaikan sistem dan jaringan transportasi didalam kota Wonosobo,  Kertek, Sapuran, Garung, Kaliwiro dan transportasi pedesaaan.

 

5.   Pertanian dan Ketahanan Pangan.

   Program prioritas yang akan dilakukan :

a.   Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat,melalui revitalisasi pertanian, perikanan dan kehutanan, dengan penataan regulasi untuk menjamin kepastian hukum atas lahan pertanian, pengembangan areal pertanian baru, penertiban serta optimalisasi penggunaan lahan terlantar.

b.   Pembangunan / rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, melalui pembangunan dan pemeliharaan sarana pengairan, yang melayani sentra-sentra produksi pertanian demi peningkatan kuantitas dan kualitas produksi pertanian.

c.    Peningkatan produktifitas pertanian, melalui peningkatan upaya penelitian dan pengembangan bidang pertanian yang mampu menciptakan benih unggul dan hasil peneilitian lainnya menuju kualitas dan produktivitas hasil pertanian yang tinggi; mendorong untuk investasi pangan, pertanian, dan industri perdesaan berbasis produk lokal oleh pelaku usaha dan pemerintah, penyediaan pembiayaan yang terjangkau, serta sistem subsidi yang menjamin ketersediaan benih varietas unggul yang teruji, pupuk, teknologi dan sarana pasca panen yang sesuai secara tepat waktu, tepat jumlah, dan terjangkau;

d.   Peningkatan pemantapan penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan melalui peningkatan kualitas gizi dan keanekaragaman pangan, melalui peningkatan pola pangan harapan;

e.   Pengendalian dampak perubahan iklim, melaluipengambilan langkah-langkah kongkrit terkait adaptasi dan antisipasi sistem pangan dan pertanian terhadap perubahan iklim.

 

6.   Konsolidasi dan Reformasi birokrasi untuk perbaikan tata kelola pemerintahan;

Program prioritas yang akan dilakukan :

a.   Penataan Kelembagaan,melaluirestrukturisasi, konsolidasi struktural dan peningkatan kapasitas SKPD yang menangani urusan pemerintahan daerah.

b.   Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan desa,melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran dan alokasi dana desa, penyempurnaan pelaksanaan pemilihan kepala desa, peningkatan kapasitas pemerintahan desa; serta penetapan dan penerapan sistem Indikator Kinerja Utama Pelayanan Publik yang selaras antara pemerintah kabupaten dan pemerintah desa.

c.    Pembinaan dan pengembangan aparatur, melalui penyempurnaan pengelolaan PNS yang meliputi sistem rekruitmen, pendidikan, penempatan, promosi, dan mutasi serta kesejahteraan PNS .

d.   Penataan Peraturan Perundang-undangan, melalui percepatan evaluasi, harmonisasi dan sinkronisasi peraturan daerah.

e.   Penegakan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan,melalui peningkatan integrasi dan integritas penerapan dan penegakan peeraturan daerah oleh seluruh lembaga dan aparat hukum.

f.    Penataan Administrasi Kependudukan, melalui penetapan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan pengembangan Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan (SIAK) dengan aplikasi pertama pada kartu tanda penduduk.

 

7.      Iklim investasi dan usaha;

Program prioritas yang akan dilakukan :

a.   Penataan perundang-undangan, melaluireformasi regulasi secara bertahap sehingga terjadi harmonisasi peraturan perundang-undangan yang tidak menimbulkan ketidakjelasan dan inkonsistensi dalam implementasinya; serta Sinkronisasi kebijakan ketenagakerjaan dan iklim usaha dalam rangka memperluas penciptaan lapangan kerja,

b.   Peningkatan promosi dan kerjasama ekonomi dan investasi, melalui penerapan sistem pelayanan informasi dan perizinan investasi secara elektronik (SPSIE) pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), dan pengurangan biaya untuk memulai usaha.

 

8.      Energi dan sumber daya mineral;

Program prioritas yang akan dilakukan :

a.   Pengembangan Ketenagalistrikan  dan energy, melaluipercepatan penyediaan jaringan listrik pada kawasan-kawasan yang belum berlistrik.

b.   Pengembangan Energi Alternatif Tepat Guna, melalui peningkatan pengembangan energi terbarukan termasuk energi alternatif  tenaga surya dan microhydro,

c.    Pengembangan Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumberdaya Mineral yang memperhatikan aspek sosial dan lingkungan hidup, melalui konversi kegiatan pertambangan kepada kegiatan yang nilai ekonominya tinggi dan tidak merusak lingkungan; serta rehabilitasi lahan pasca pertambangan.

 

9.   Lingkungan hidup dan Penanggulangan bencana;

Program prioritas yang akan dilakukan :

a.   Pengendalian dampak perubahan iklim, melalui peningkatan hasil rehabilitasi lahan kritis, dan penekanan laju deforestasi secara sungguh-sungguh,

b.   pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, melalui penurunan beban pencemaran lingkungan, melalui pengawasan ketaatan pengendalian pencemaran air limbah dan emisi di kegiatan industri dan jasa, penurunan tingkat polusi, Penghentian kerusakan lingkungan di Daerah Aliran Sungai yang rawan bencana;

c.    Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam, melalui Penjaminan berjalannya fungsi Sistem Peringatan Dini Bencana dan Sistem Peringatan Dini Cuaca dan Sistem Peringatan Dini Iklim;serta peningkatan kemampuan penanggulangan bencana melalui: penguatan kapasitas aparatur pemerintah dan masyarakat dalam usaha mitigasi risiko serta penanganan bencana, pembentukan tim gerak cepat (unit khusus penanganan bencana) dengan dukungan peralatan dan alat transportasi yang memadai dengan basis di lokasi strategis yang dapat menjangkau seluruh wilayah Kabupaten.

 

10.Kawasan tertinggal, terbelakang, perbatasan dan kumuh

   Program aksi yang akan dilakukan :

a.   Penataan Perundang-undangan, melaluipelaksanaan kebijakan khusus dalam bidang infrastruktur dan pendukung kesejahteraan lainnya yang dapat mendorong pertumbuhan di daerah tertinggal, terbelakang, perbatasan dan kumuh.

b.   Kerjasama daerah melalui pembentukan kerja sama dengan daerah lain dan pihak ketiga dalam rangka percepatan pertumbuhan di daerah tertinggal, terbelakang, perbatasan dan kumuh.

 

11.    Kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi.

         Program aksi yang akan dilakukan :

a.   Pengelolaan Kekayaan Budaya, melalui penetapan dan pembentukan pengelolaan terpadu untuk pengelolaan cagar budaya, museum dan perpustakaan, serta pelestarian budaya.

b.   Pengembangan Nilai seni dan Budaya, melalui penyediaan sarana yang memadai bagi pengembangan, pendalaman dan pagelaran seni budaya; serta Peningkatan perhatian dan kesertaan pemerintah dalam program-program seni budaya yang diinisiasi oleh masyarakat dan mendorong berkembangnya apresiasi terhadap kemajemukan budaya.

 

c.    Program pengembangan dan pemanfaatan  teknologi tepat guna, melalui peningkatan keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif yang mencakup pengelolaan sumber daya menuju ketahanan energi, pangan, dan antisipasi perubahan iklim; dan pengembangan penguasaan teknologi dan kreativitas pemuda.

Tugas Dan Wewenang

Tugas dan  Wewenang Serta Hak dan Kewajiban

Profil DPRD

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang melaksanakan fungsi-fungsi pemerintah daerah sebagai mitra sejajar Pemerintah Daerah. Dalam Struktur pemerintahan daerah, DPRD berada di dua jenjang, yaitu di tingkat propinsi disebut DPRD Propinsi serta di tingkat Kabupaten/kota disebut DPRD Kabupaten/Kota.

Tugas dan Wewenang DPRD

a. membentuk peraturan daerah kabupaten bersama Kepala Daerah;

b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten yang diajukan oleh Kepala Daerah;

c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten;

d. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah dan/atau wakil Kepala Daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian;

e. memilih wakil Kepala Daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil Kepala Daerah; (catatan bagian hukum)

f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah kabupaten terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;

g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten;

h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten;

i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;

j. mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

k. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi DPRD

(a) Fungsi legislasi diwujudkan dalam membentuk Peraturan Daerah bersama-sama Kepala Daerah ;

(b) Fungsi anggaran diwujudkan dalam membahas, memberikan persetujuan dan menetapkan APBD bersama Pemerintah Daerah ;

(c) Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-undang, Peraturan Perundangan yang ditetapkan oleh Pemerintah, Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah

Ketiga fungsi dimaksud dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di Kabupaten Sidoarjo.

Hak-hak yang dimiliki DPRD dalam menjalankan kegiatannya

1.     Hak Interpelasi; ialah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada kepala daerah mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis yang berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan Negara.

2.     Hak Angket; ialah pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap suatu kebijakan tertentu kepala daerah yang penting dan strategis yang berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan Negara, yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

3.     Hak menyatakan pendapat; ialah hak DPRD untuk menyetakan pendapat terhadap kebijakan kepala daerah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.

4.     Pendapat diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Hak-hak yang dimiliki Anggota DPRD

1.     Hak mengajukan rancangan Perda

2.     Hak mengajukan pertanyaan

3.     Hak menyampaikan usul dan pendapat

4.     Hak memilih dan dipilih

5.     Hak membela diri

6.     Hak imunitas atau hak kekebalan hukum, yaitu anggota DPRD tidak dapat dituntut dimuka pengadilan karena pernyataan dan pendapat yang disampaikan dalam rapat-rapat DPRD Propinsi dengan pemerintah dan rapat-rapat DPRD lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan

7.     Hak protokoler atau hak anggota DPRD untuk memperoleh penghormatan berkenaan dengan jabatannya dalam acara-acara kenegaraan atau acara resmi maupun dalam melaksanakan tugasnya

8.     Hak keuangan dan administrasi

Kewajiban Anggota DPRD dalam mengemban tugas dan wewenangnya

a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila ;

b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati peraturan perundang-undangan ;

c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;

d. mendahulukan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan ;

e. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat ;

f. mentaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah ;

g. mentaati tata tertib dan kode etik

h. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelengaraan pemerintahan daerah ;

i. menyerap, menghimpun, aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala

j. menampung, dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat ; dan

k. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen didaerah pemilihanya.

Sumber :

  • Undang-undang No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD
  • Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

 

 

Subscribe to this RSS feed