LRA 2017

A+ A A-

Mobil Damkar Baru Setelah Enam Belas Tahun

Setelah 16 tahun akhirnya BPBD Kabupaten Wonosobo mempunyai mobil pemadam kebakaran yang baru. 1 unit mobil pemadam kebakaran yang baru ini menggenapi mobil pemadam kebakaran yang sudah ada sebanyak 2 unit. Demikian disampaikan Kepala Pelaksana Harian BPBD Kabupaten Wonosobo, Zulfa Akhsan, pada acara Rakor Kebencanaan. Bertempat di aula BPBD Kabupaten Wonosobo, Jum’at (24/1).

Pada acara Rakor ini juga dilaksanakan Penyerahan bantuan bencana Gubernur Jawa Tengah, Launching mobil Damkar dan Tangki APBD 2019, Peresmian Gedung Pusat Pengendali Operasi (Pusdalops) BPBD Wonosobo serta Temu StakeHolder Kebencanaan.

Pada kesempatan itu, Zulfa Akhsan juga menyampaikan bahwa Mobil Damkar yang berkapasitas 5000 Liter dan mobil Tangki yang di-launching ini merupakan mobil yang menggunakan APBD Kabupaten Wonosobo tahun 2019 senilai 1,9 Milyar. Jadi hingga saat ini BPBD Wonosobo mempunyai 3 unit mobil Damkar, 2 unit Damkar yang lama dan 1 unit Damkar yang baru, dan 2 unit mobil Tangki, 1 unit yang lama dan 1 unit yang baru.

“Mengingat bencana kebakaran nyaris hampir setiap hari ada, dan menjadikan bencana kebakaran berada di urutan 2 setelah bencana alam tanah longsor, maka mobil damkar sangat diperlukan. Apalagi 2 unit mobil damkar yang sudah ada berusia tua, meski selalu dipelihara tetapi keberadaan 1 unit yang baru ini akan sangat membantu dalam mengatasi masalah kebakaran di Wonosobo”, ungkap Zulfa.

Zulfa juga berharap kedepan secara bertahap Wonosobo akan memiliki lebih banyak lagi Mobil Damkar. “Semoga secara bertahap, kedepan Wonosobo akan mempunyai mobil damkar lagi, idealnya ada 8 unit damkar, 3 untuk wilayah perkotaan dan 5 untuk ditempatkan di eks Kawedanan se Wonosobo. Dengan begitu apabila ada bencana kebakaran akan lebih mudah tertangani meski itu berada di Kecamatan-Kecamatan yang jauh”, pungkas Zulfa.

Sementara pada kesempatan itu, Bupati Wonosobo, Eko purnomo, SE.MM, atas nama pribadi, masyarakat dan Pemerintah Daerah, menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, SH., M.I.P, atas kepedulian dan bantuan yang diberikan kepada warga kami, yang terdampak musibah bencana angin puting beliung beberapa waktu lalu. Mudah-mudahan bantuan yang Bapak berikan, akan meringankan dan membawa kemanfaatan serta kebaikan bagi warga kami, minimal bisa sedikit mengurangi beban para warga yang tertimpa musibah bencana alam ini.

Ucapan selamat juga disampaikan atas di-Launching-nya Mobil Pemadam Kebakaran, Mobil Tangki Air dan Gedung Pusdalops BPBD Kabupaten Wonosobo. “Mudah-mudahan dengan segala fasilitas yang kita miliki ini, mampu  meningkatkan kinerja serta pelayanan kepada masyarakat, dan dengan mobil pemadam serta mobil tanki air ini, diharapkan dapat mempercepat penanganan operasi pemadaman ketika terjadi bencana kebakaran”, terang Eko Purnomo.

“Saya juga minta peralatan serta fasilitas yang kita miliki ini, untuk dapat digunakan dan dirawat dengan sebaik mungkin, karena peralatan tersebut merupakan yang sangat vital jika terjadi bencana kebakaran”, pungkas Eko Purnomo.

Selain launching Mobil Damkar dan Tangki serta peresmian gedung Pusdalops, pada kesempatan itu juga dibagikan bantuan Gubernur Jawa Tengah, kepada masyarakat yang terkena musibah angin kencang atau puting beliung beberapa waktu lalu 20-21 Oktober 2019 di beberapa wilayah Kabupaten Wonosobo. Bantuan Gubernur Jawa Tengah berupa uang sebesar 15 Juta yang diberikan kepada 3 orang korban bencana yang rusak berat roboh dan 10 juta untuk 29 orang korban bencana yang rusak berat. Jadi total ada 335 juta bantuan dari Gubernur Jawa Tengah.

Dinsos PMD Terima Tim Studi Tiru Kabupaten Blitar

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Wonosobo terima kunjungan tim koordinasi Komisi IV DPRD Kabupaten Blitar Jawa Timur yang melaksanakan studi tiru tentang Disabilitas di Wonosobo. Bertempat di Aula Dinas Sosial PMD, Rabu (22/1).

Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Blitar, Sugeng Suroso, selaku ketua rombongan menyampaikan bahwa maksud kedatangannya ke Dinas Sosial PMD Kabupaten Wonosobo adalah untuk belajar bersama mengenai Disabilitas.

“Bagaimana Dinas Sosial Kabupaten Wonosobo mengakomodir teman-teman disabilitas, mulai dari teknisnya, penganggarannya dan Peraturan Daerah yang mengaturnya. Karena di Kabupaten Blitar belum ada Peraturan Daerah tentang Disabilitas, jadi selama ini yang digunakan adalah Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas,” ungkap Sugeng.

“Jadi dengan kunjungan yang dikemas dalam studi tiru ini diharapkan Kabupaten Blitar bisa memperoleh ilmu dari Kabupaten Wonosobo tentang disabilitas, yang nantinya bisa menjadi referensi dan diterapkan di Kabupaten Blitar, karena Disabilitas menjadi tanggung jawab semua pihak,” pungkas Sugeng Suroso.

Sementara Sekretaris Dinas Sosial PMD Kabupaten Wonosobo, Retno Eko SN, S.Sos. M.M., saat menerima kunjungan Tim Koordinasi Komisi IV DPRD Kabupaten Blitar yang berjumlah 15 orang, yang terdiri dari Komisi IV DPRD dan Dinas Sosial Kabupaten Blitar, menyampaikan bahwa untuk mengakomodir teman teman Disabilitas diperlukan kerjasama semua pihak. “Di Kabupaten Wonosobo sendiri, untuk mengakomodir penyandang Disabilitas, selain sudah ada UU RI Nomor 8 Tahun 2016 juga ada Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dan didukung juga oleh Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Kabupaten Wonosobo Ramah HAM yang didalamnya juga mengatur tentang penyandang disabilitas,” jelas Retno.

 

Retno juga menyampaikan bahwa di Kabupaten Wonosobo ada 4.215 orang penyandang disabilitas, baik itu disabilitas Fisik, Intelektual, Mental, Sensorik maupun Multi. “Ke 4.215 orang penyandang disabilitas yang ada di Wonosobo tersebut, semuanya sudah tersentuh oleh Pemerintah, baik Pusat, Provinsi maupun Kabupaten. Tetapi pemerintah juga tidak bisa bekerja sendiri, dukungan dari legeslatif, CSR, komunitas-komunitas Disabilitas serta seluruh elemen masyarakat sangat diperlukan untuk mengakomodir penyandang disabilitas,” pungkas Retno Eko.

KPCDI BANYUMAS KUNJUNGI UNIT HEMODIALISA DUA RUMAH SAKIT DI WONOSOBO

Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) Cabang Banyumas yang diketuai oleh Tangkas Puji Windarso melakukan kunjungan ke unit-unit Hemodialisa Rumah Sakit di Kabupaten Wonosobo, Sabtu (18/1). Adapun rumah sakit yang dikunjungi yaitu RS PKU Muhammadiyah dan RS Islam Wonosobo.
 
Dalam sambutannya, Tri Teguh Widyantoro, S.Kep.Ns, Kepala Seksi Penunjang Medis dan Non Medis RSI Wonosobo mengharapkan kegiatan ini dapat memberi motivasi kepada para pasien unit HD di rumah sakit tersebut.
 
"Pasien di sini tidak hanya berasal dari Wonosobo, tapi juga Banjarnegara dan sekitarnya, semoga dengan adanya silaturahmi komunitas ini dapat memberikan motivasi kepada pasien dan pendamping bahwa pasien HD juga bisa beraktivitas normal, travel, dan lain-lain"
 
Sementara, dalam kunjungan ini juga diketahui bahwa Kebijakan BPJS yang baru berupa dihapusnya rujukan berjenjang untuk unit hemodialisa dari FKTP belum berlaku di Wonosobo. Hal ini diungkapkan Najjah Khurmaen, S.Kep, Kepala Unit HD RS PKU Muhammadiyah, "Belum ada informasi dari BPJS untuk perubahan kebijakan ini."
 
Kegiatan ini didukung pula oleh Komunitas Wonosobo Sehat yang merupakan komunitas yang aktif mengkampanyekan tentang kesehatan di Kabupaten Wonosobo.
 
Diharapkan Tangkas, akan terbentuk Komunitas Pasien Cuci Darah se-Kabupaten Wonosobo supaya informasi dan edukasi tentang gagal ginjal kronis dapat dilaksanakan dan kualitas hidup pasien cuci darah di Wonosobo meningkat.

Maju Evaluasi Implementasi GSIB Tingkat Provinsi Jawa Tengah, Desa Panerusan Kecamatan Wadaslintang Terbaik Satu

Tim Pokjatap Gerakan Sayang Ibu dan Bayi (GSIB) Kabupaten Wonosobo, melalui Desa Panerusan Kecamatan Wadaslintang berhasil meraih Penghargaan Tingkat Provinsi Jawa Tengah, Pelaksana Terbaik 1 Implementasi GSIB Kategori Kabupaten Tahun 2019. Penghargaan tersebut diserahkan oleh Sekretaris DPPKBPPPA Dyah Retno bertempat di RM Wonoboga Rabu (15/1), kepada Kepala Desa didampingi oleh Camat dan Satgas GSIB Desa Panerusan.

Usai menerima penghargaan, Kepala Desa Panerusan menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak, khususnya kepada Satgas GSIB Desa Panerusan, Bidan Desa, dan Kepala Puskesmas Wadaslintang, atas kontribusi, kerja sama dan segenap tenaga yang telah dicurahkan, sehingga Desa Panerusan bisa mendapatkan penghargaan Tingkat Provinsi Jawa Tengah sebagai Terbaik 1 Implementasi GSIB Kategori Kabupaten Tahun 2019.

Senada dengan Kepala Desa, Sekretaris DPPKBPPPA, Dyah Retno, juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak terkait, sehingga Wonosobo dapat memperoleh penghargaan. Menurutnya, penghargaan ini merupakan hasil kerja keras semua pihak dari tingkat RT, RW, Desa sampai Kabupaten.

Lebih lanjut, Dyah mengatakan GSIB merupakan gerakan yang mengembangkan kualitas perempuan, utamanya melalui percepatan penurunan angka kematian ibu dan bayi, yang dilakukan bersama-sama antara pemerintah dan masyarakat untuk lebih meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan kepedulian dalam upaya interaktif dan sinergis, dimana kesehatan ibu dan anak merupakan salah satu wujud hak asasi perempuan dan anak, akan tetapi pada saat ini kesehatan ibu dan anak khususnya bayi baru lahir, merupaksan tugas bersama antara pemerintah dan masyarakat, organisasi perempuan dan organisasi profesi.

Pada kesempatan tersebut, Dyah juga kembali menekankan agar dibangun komitmen bersama yang kuat, baik dari pemerintah Kabupaten, Kecamatan dan Desa untuk mendukung program GSIB, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam urusan kesehatan ibu dan anak.

Sementara itu, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Wonosobo, Fairuz Eko Purnomo, juga menyampaikan apresiasi mendalam kepada segenap Jajaran Satgas GSIB Desa Panerusan dan Pokjatap GSIB Kabupaten Wonosobo, atas prestasi yang diraih. Dia berharap, agar semua Desa/Kelurahan di Wonosobo benar-benar mengimplementasikan GSIB tersebut, karena menurutnya GSIB adalah langkah penting dalam menurunkan AKI AKB.

Selanjutnya Fairuz juga mengatakan bahwa dirinya dan jajaran Tim Penggerak PKK telah melakukan beberapa hal dalam mendukung GSIB, di antaranya yang pertama membentuk dan melakukan pelatihan Kader Pendamping Ibu Hamil (PIH), sebagai implementasi program yang sudah dicanangkan oleh Bapak Gubernur yaitu 5NG (JateNG GayeNG NginceNG woNG meteNG), di mana Wonosobo juga mencanangkan sobo ngeman wong meteng, kedua membuat Buku Saku Kader Pendamping Ibu Hamil (PIH), ketiga membentuk Posyandu integrasi sebagai implementasi Perbub No.15 tahun 2016, tentang pelayanan anak usia dini holistik integrasi, keempat mencanangkan pencegahan dan penurunan stunting, serta penandatanganan kesepakatan antara TP PKK Kecamatan dan TP PKK Kabupaten tentang pencegahan stunting, kelima menggelorakan kegiatan pola asuh anak dan remaja dalam cinta kasih dan sayang di 7 layanan, serta keenam membuat gerak dan lagu tentang pencegahan stunting. Diharapkan dengan semua progam itu, akan menguatkan komitmen dan semangat, sekaligus sebagai salah satu wujud nyata kepedulian, untuk meningkatkan derajat kesehatan Masyarakat Kabupaten Wonosobo, utamanya dalam penurunan angka kematian ibu dan bayi, tambah Fairuz.

SIM PKK Wonosobo Jadi Rujukan Belajar Kabupaten Tetangga

Keberhasilan TP-PKK Kabupaten Wonosobo yang sarat prestasi selama beberapa tahun terakhir mengundang perhatian Kabupaten tetangga. Hal itu terlihat ketika Tim Penggerak (TP) Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Magelang, mengunjungi Dinas Kominfo Kabupaten Wonosobo, pada Kamis (9/1). Kunjungan tersebut, seperti diungkapkan sekretaris Dinas Kominfo Kabupaten Magelang, Sri Suraryo, adalah dalam rangka studi banding Sistem Informasi Manajemen (SIM) TP-PKK.

Menurut Sri Suraryo, pihaknya sengaja studi banding ke Kabupaten Wonosobo karena TP-PKK Kabupaten Wonosobo telah banyak meraih prestasi di tingkat Nasional. “Kami baca dan dengar TP-PKK Kabupaten Wonosobo banyak meraih penghargaan di tingkat nasional melalui pengembangan dan penerapan SIM yang terintegrasi dinilai berhasil dan mendapatkan penghargaan nasional Pakarti Utama I, sebagai Pelaksana Terbaik Tertib Administrasi PKK Kategori Kabupaten Tahun 2019, kami ingin belajar penerapan tentang SIM PKK tersebut ke Wonosobo”, ujar Sri di awal sambutannya.

Menanggapi kunjungan kerja TP-PKK Kabupaten Magelang, Kasi Teknik Komunikasi dan Persandian, Wajiran, menyambut positif. Wajiran menyebut, meski TP-PKK Kabupaten Wonosobo telah banyak meraih prestasi, berbagai hal masih memerlukan pembenahan. Termasuk di dalamnya Sistem Informasi Manajemen TP-PKK Kabupaten Wonosobo, diakuinya masih terus disempurnakan. “Penerapan SIM PKK sudah mencakup di seluruh PKK Kelurahan maupun Desa yang ada di Kabupaten Wonosobo”, terangnya. Namun demikian, pihaknya tetap berupaya agar sistem tersebut mampu memenuhi tuntutan modernisasi era digital saat ini.

“Seluruh Kelurahan maupun Desa sudah menerapkan SIM PKK berbasis IT dengan ketersediaan data yang lengkap dan terintegrasi, maka banyak kemudahan yang akan diperoleh oleh pemerintah dan masyarakat. Jadi, Pak Bupati dan pimpinan OPD kalau mencari data bisa didapatkan di sana”, pungkasnya.

Penandatanganan Pakta Integritas, Wujud Komitmen PN Wonosobo

Sebagai wujud komitmen bersama untuk bertanggung jawab dan menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan berlaku, Pengadilan Negeri (PN) Wonosobo Kelas IB melaksanakan pengucapan serta pendatanganan pakta integritras dan perjanjian kinerja oleh Hakim, Panitera, Sekretaris, Pejabat Struktural dan Fungsional, serta Para Pegawai PN Wonosobo bertempat di ruang sidang Cakra, Selasa (7/1).

Pengucapan dan penandatanganan pakta integritas yang rutin dilaksanakan setiap awal tahun tersebut dipimpim langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo, Boko, SH., MH. yang diikuti oleh seluruh Hakim dan Pegawai PN Wonosobo Kelas IB.

Pakta integritas adalah pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Dalam sambutannya Ketua PN Wonosobo, Boko, mengatakan pakta integritas merupakan perjanjian yang ditandatangani dalam bentuk dokumen secara administratif, dilaksanakan secara seremonial namun implementasi dari tujuh poin yang terdapat di dalamnya harus menjadi pegangan dalam pelaksanaan tugas-tugas yang diamanahkan kepada setiap pegawai. “Melalui penandatanganan pakta integritas dan perjanjian kinerja ini untuk menghindari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme serta pungli di dalam lingkungan peradilan, khususnya lingkup PN Wonosobo”, tambahnya.

Penandatanganan pakta integritas ini sesuai tujuannya adalah menyukseskan program reformasi birokrasi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan badan peradilan di bawahnya serta merupakan wujud keseriusan seluruh elemen PN Wonosobo untuk mewujudkan pelayanan publik yang terbaik. Dan tindak lanjut dari penandatanganan pakta integritas yaitu diikuti dengan penandatanganan perjanjian kinerja.

Selanjutnya dalam kesempatan tersebut, Ketua PN Wonosobo juga berpesan bahwa sumber daya manusia aparatur harus ditingkatkan terus, serta merubah pola pikir dan merubah perilaku kerja kita yang dahulu santai-santai, sekarang harus memliliki target kerja dan tanggung jawab terhadap pekerjaannya. “Saya menekankan masalah kebersamaan, kita harus kompak dan solid untuk kemajuan PN Wonosobo”, pungkasnya.

Pengisian Tujuh Jabatan Tinggi Pratama Tunggu Izin Mendagri

Tak kurang dari 7 pos jabatan tinggi pratama di lingkup Pemkab Wonosobo akan segera mengalami kekosongan karena pejabat lama memasuki masa purna tugas. Terkait hal itu, Sekretaris Daerah One Andang Wardoyo mengaku sudah menyiapkan pengajuan izin untuk pelantikan pejabat baru kepada Menteri Dalam Negeri. “Mengingat adanya Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada), Bupati boleh melantik pejabat dalam masa 6 bulan sebelum penetapan pendafataran oleh KPU asalkan ada izin Menteri Dalam Negeri,” tutur Sekda ketika ditemui seusai pelantikan Pejabat Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pengawas dan Pejabat Fungsional Pemkab Wonosobo, di Pendopo Bupati, Selasa (7/1/2020).

Menurut Andang, 7 OPD yang sudah dan akan mengalami kekosongan pimpinan adalah Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah, karena Eko Yuwono selaku Kadin mengalami pergeseran ke kursi Asisten Administrasi Setda. Kemudian, Kepala Dinas Kesehatan karena Junaedi selaku Kepala Dinas kini menjabat sebagai Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Kekayaan dan Aset Daerah, Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan karena Abdul Munir segera purna tugas, Dinas Sosial dan Pemdes karena Muawal Sholeh juga segera purna tugas, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. “Juga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebentar lagi Kepala Dinas nya purna tugas, serta Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sebentar lagi Pak Sigit Sukarsana juga pensiun,” lanjutnya. Demi menjaga ritme kinerja pemerintah Kabupaten Wonosobo, kekosongan pimpinan tinggi pratama tersebut diakui Andang bakal segera diisi sesuai dengan mekanisme dan regulasi yang ada.

Sementara, terhadap para pejabat yang baru saja dilantik maupun yang dikukuhkan kembali di awal Tahun 2020, Bupati menegaskan bahwa pengisiaan jabatan melalui mekanisme rotasi, mutasi maupun promosi merupakan dinamika biasa dalam sebuah organisasi pemerintahan. “Berkali-kali sudah saya tegaskan bahwa dalam sebuah organisasi pemerintahan, pergantian jabatan merupakan hal biasa yang tidak perlu disikapi secara berlebihan,” tegas Bupati. Baik yang mengalami pergeseran jabatan maupun promosi, Bupati meminta agar mereka secepatnya beradaptasi dengan lingkungan kerja dan tugas baru masing-masing sehingga tidak mengganggu kinerja di OPD. Adanya sejumlah nomenklatur baru di lingkup Sekretariat Daerah maupun Dinas juga disebut Bupati menjadi salah satu upaya untuk menyesuaikan dengan peraturan menteri Dalam negeri Nomor 56 Tahun 2019 dan implementasi Peraturan Daerah tentang SOTK.

Mahasiswa Antusias Ikut Talkshow Inspirasi Beasiswa 3 Benua

Komunitas Wonosobo Mengajar mengadakan Talkshow Pendidikan bertajuk Inspirasi Beasiswa 3 Benua di Ruang Audio Visual, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Wonosobo. Talkshow ini diikuti tak kurang dari 70 peserta yang terdiri dari Siswa-Siswi SMA/sederajat, Mahasiswa, dan Umum, Sabtu (4/1).

Melalui Talkshow tersebut peserta mendapatkan informasi terkait beasiswa, tips dan strategi menulis essai dan mengisi aplikasi beasiswa, terutama beasiswa Fulbright. Hadir sebagai pemateri ialah Nanik Sri Rahmini, Dhimas Bayu, Anindito, dan Lintang Esti Pramanasari.

Ketiga pembicara tersebut merupakan alumni Universitas Sheffield Inggris, Universitas Kolese London Inggris, dan Universitas Ritsumeikan Asia Pasifik Jepang. Nanik Sri Rahmini menyelesaikan studi S2 di University of SheffieldIlep Fulbright Scholarship Grants of Teacher Training di USA tahun 2012 serta baru menyelesaikan FNF Scholarship di German tahun 2019. Dhimas Bayu Anindito menyelesaikan studi masternya University College London di Inggris tahun 2019, dan Lintang Esti Pramanasari merupakan alumni Ritsumeikan Asia Pasific University.

Pendiri Wonosobo Mengajar, Nur Saudah Al Arifa atau yang kerap disapa Dhanur dalam sambutannya mengatakan bahwa kalau kita bermimpi dan merealisasikan ada kemungkinan untuk berhasil, jika mempunyai cita-cita melanjutkan S2 dan ada peluang cobalah. “Jadi prisipnya berusahalah, gigih, berjuang insyaallah segala sesuatu menjadi mungkin,” tambahnya.

“Harapannya, kegiatan ini mengubah mindset anak-anak Wonosobo bahwa pendidikan tinggi itu bisa diraih oleh semuanya. Bisa memberi jalan buat anak-anak Wonosobo untuk berani meraih mimpi, membuka gerbang informasi buat yang memang ingin study abroad karena di kota besar mungkin sudah banyak infonya,” harapnya.

Nanik Sri Rahmini alumni University of Sheffield menjelaskan bahwa ada berbagai macam beasiswa yang ditawarkan pemerintah Negeri maupun Luar Negeri, mulai dari beasiswa kementerian, beasiswa universitas, maupun beasiswa perusahaan atau Lembaga, jelas Nanik.

Selain menjelaskan tentang beasiswa, Nanik juga menjelaskan mengenai tips dan trik agar dokumen beasiswa kita dapat di approve oleh pihak penyelenggara beasiswa serta dokumen apa saja yang harus dipersiapkan.

“Bagi saya menuntut ilmu di tempat yang baru atau cenderung asing merupakan sebuah perjuangan tersendiri bagi kita. Kita dipaksa untuk mengenal lingkungan sekitar kita yang asing, dengan budaya yang berbeda, dengan bahasa yang berbeda, maupun agama berbeda. Jadi, kenali dirimu terlebih dahulu, apakah bisa dan mampu untuk melewati perjuangan yang lebih sulit lagi? Jangan hanya bermimpi, karena mimpi tanpa adanya realisasi itu hanya halusinasi, jangan sampai kita ditinggal oleh mimpi kita jika kita tidak segera merealisasikannya,” tutup Nanik.

2019, DPU Bersama KODIM 0707 Bangun 3179 Sanitasi Layak

Guna mempercepat dan menambah akses sanitasi layak di Kabupaten Wonosobo, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPU PR) menggandeng Kodim/0707 Kabupaten Wonosobo bersama-sama melakukan pembangunan prasarana sanitasi  IPAL  Komunal dan jaringan perpipaan, serta prasarana air minum. Disampaikan Kepala Dinas DPUPR, Widi Purwanto, dalam sambutannya pada acara serah terima dan peresmian kegiatan sanitasi dan air minum Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 di lapangan Kelurahan Bumireso, Selasa (31/12).

Selain itu, dalam acara yang bertajuk “Sanitasi Merawat Negeri dan Air Minum untuk Semua” tersebut, sampai tahun ini DPUPR telah membangun IPAL Komunal dan septic tank komunal di 129 titik yang tersebar di 79 lokasi, serta 3050 unit pembangunan septic tank individu. Sementara itu pembangunan prasarana air minum, tersebar di 22 titik lokasi dan pembangunan prasarana air minum perdesaan tahun 2020, pihaknya telah mengalokasikan dana dari DAK 2020 di 28 lokasi.

“Untuk pembangunan septic tank, semuanya sudah sesuai standar. Walaupun terletak di dekat permukiman, tidak akan menimbulkan masalah”, kata Widi Purwanto ketika ditemui seusai acara. “Seperti yang terlihat tadi kami melakukan santap siang di atas salah satu IPAL Komunal, dan rasanya nyaman-nyaman saja. Tidak ada pemandangan maupun bau yang dirasa mengganggu”, tambahnya.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Wonosobo, Ir. H. Agus Subagiyo M.Si. mengatakan, “Tentunya dengan adanya kegiatan ini akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Wonosobo, yang imbasnya masyarakat akan lebih terjaga kesehatannya sehingga dapat mengentaskan masyarakat Wonosobo dari indikator miskin, karena seperti yang kita semua ketahui bahwa Kabupaten Wonosobo merupakan Kabupaten termiskin kedua se Jawa Tengah setelah Kabupaten Kebumen”.

Keikutsertaan Pekerja Wonosobo Terhadap BPJS Ketenagakerjaan Masih Rendah

Keikutsertaan masyarakat pekerja Kabupaten Wonosobo terhadap BPJS Ketenagakerjaan masih rendah, oleh karena itu peran pemerintah sangat dibutuhkan untuk memberikan pengertian dan mendorong masyarakat pekerja agar mau mengikuti BPJS Ketenagakerjaan. Demikian disampaikan Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Wonosobo, Acep Dwi Yuniman, pada acara penandatanganan MOU kerjasama antara Pemerintah Wonosono dengan BPJS Ketenagakerjaan tentang peran Pemerintah Wonosobo dalam mendorong masyarakat pekerja Wonosobo untuk mengikuti BPJS Ketenagakerjaan. Bertempat di Pendopo Bupati Wonosobo, Kamis (26/12).

Acep juga menyampaikan bahwa BPJS Ketenagakerjaan hadir di Wonosobo sejak Juli 2015, dimana BPJS Ketenagakerjaan melayani klaim jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian dan jaminan pensiun. Untuk keikutsertaan masyarakat pekerja Wonosobo baik yang formal maupun informal sendiri yang telah mengikuti BPJS Ketenagakerjaan sampai saat ini masih rendah. “Untuk masyarakat pekerja formal seperti pekerja badan usaha baru 10.800 orang dari asumsi sekitar 20 ribuan pekerja formal yang ada di Wonosobo, sedangkan pekerja informal seperti petani, pengemudi, tukang ojek, nelayan baru 2.700 orang dari asumsi 80 ribu pekerja informal yang ada di kabupaten Wonosobo,” jelas Acep.

BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Wonosobo sendiri di Tahun 2019 periode Januari sampai September sudah memberikan Klaim Jaminan hari Tua sebesar 29 Milyar, jaminan kematian sebesar 480 juta, jaminan kecelakaan kerja sebesar 300 juta, sementara untuk jaminan pensiun masih sedikit karena merupakan program baru. “Untuk iuran BPJS ketenagakerjaan sendiri 36.800 rupiah per bulan untuk pekerja informal, itu minimal mau lebih juga boleh. Sementara untuk pekerja formal tergantung dari badan usaha keikutannya di program apa,” tambah Acep.

“Kehadiran BPJS Ketenagakerjaan sendiri akan meringankan pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan. Iuran yang dibayarkan ke BPJS ketenagakerjaan bukanlah iuran yang hilang, artinya semua iuran nantinya akan kembali ke peserta,” pungkas Acep.

MOU antara Pemerintah Kabupaten Wonosobo dengan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kabupaten Wonosobo Wilayah Magelang, ditandatangani oleh Bupati Wonosobo, Eko Purnomo, S.E., M.M. dan pimpinan BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Magelang, Bambang G. Wibisono, S.E., M.M.

Usai menandatangani MOU, Bupati Wonosobo menyampaikan bahwa pemerintah akan ikut masyarakat pekerja di Wonosobo untuk mengikuti BPJS Ketenagakerjaan. “Kami akan mendorong Kepala Desa dan perangkat untuk mengikuti BPJS Ketenagakerjaan. Selain Kades dan Perangkat, pemerintah juga akan mendorong para pekerja baik itu swasta, petani, dan pekerja lainnya untuk mengikuti BPJS Ketenagakerjaan. Intinya baik itu pekerja Formal maupun informal, pemerintah kabupaten wonosobo akan terus berupaya mendorong agar mengikuti BPJS Ketenagakerjaan, karena itu nantinya akan sangat bermanfaat bagi para pekerja,” pungkas Eko Purnomo.

Subscribe to this RSS feed